Praktik Oligarki Terhadap Media Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Informasi di Indonesia

Gambar oleh Joseph Mucira https://pixabay.com/id

 

    Setelah sekian lama merdeka, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kegiatan perekonomian di Indonesia menganut Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila pada hakikatnya didasari pada demokrasi pancasila yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanannya, sistem ini menitikberatkan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Namun, semakin berkembangnya zaman,  sistem ini semakin ditinggalkan dan sistem ekonomi pada masa ini lebih condong pada arah sistem kapitalis yang tidak sejalan dengan prinsip berbangsa dan bernegara bangsa ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi kapitalis sendiri hanya akan menguntungkan sejumlah pihak saja yang memiliki modal lebih besar. Nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan hanya akan menjadi omong belaka dan tidak akan di implementasikan. Kenyataan di lapangan banyak terjadi persaingan tidak sehat guna mempertahankan eksistensi sejumlah pihak.

    Sistem ekonomi sendiri berpengaruh pada segala aspek yang ada dalam sebuah negara. Salah satu aspek penting berdirinya suatu negara adalah pers. Pers sendiri merupakan sarana yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Oleh karena itu, pers memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara dan semakin bertambahnya zaman pers sendiri dipandang sebagai sumber perekonomian atau bisnis yang menjanjikan bagi sejumlah pihak. Hal ini dikarenakan pers sebagai media penghubung antara masyarakat dan dunia luar mempunyai aspek yang tinggi dalam kehidupan dan timbullah berbagai media Informasi baru yang dimiliki perseorangan/swasta dengan ciri khasnya masing-masing. Media Informasi yang sering digunakan dikalangan masyarakat adalah media massa televisi dan juga radio. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya waktu radio semakin ditinggalkan oleh para peminatnya dan hanya televisi yang masih bertahan dan memiliki prospek yang menjanjikan di era sekarang. Walaupun dapat bertahan, televisi juga mulai terancam karena para audiensnya mulai beralih pada layanan tontonan streaming berbasis aplikasi.

    Selain menjadi sarana informasi, media juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana promosi dan sarana untuk mencurahkan karya-karya seni seperti film, drama, kartun dan masih banyak lagi. Media pada era ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya salah satu fungsi dari media adalah kontrol sosial. Kontrol sosial yang dilakukan melalui media memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Konten dan informasi yang disampaikan melalui media akan berdampak besar bagi pandangan para audiensnya yaitu masyarakat. Pandangan positif dan negatif tentunya tidak hanya mengenai hiburan saja akan tetapi juga mengenai kinerja pemerintah dalam menjalankan negara. Tidak hanya memengaruhi perspektif masyarakat, media juga dapat memangaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pejabat negara.  Oleh karena itu, peran media dalam hal ini sangat berperan juga bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi dalam melakukan kinerjanya. Namun, alih-alih sebagai negara demokrasi. Negara Indonesia tidak dapat membatasi praktik demokrasi yang ada, terutama perihal mengungkapkan pendapat seperti kritik keras terhadap pemerintah.  Sehingga media di era ini, kebanyakan sudah ditunggangi oleh politik dan kepentingan terselubung bagi pihak tertentu, hal tersebut bisa disebut dengan oligarki.

    Praktik yang sering terjadi dalam sisi kelam media di Indonesia adalah praktik oligarki. Menurut Wikipedia, Oligarki adalah Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Kepemilikan media di Indonesia di dominasi oleh para pengusaha yang semakin harinya ikut merambah ke partai politik. Secara tidak langsung media yang dimiliki oleh oknum-oknum tersebut juga menampilkan dan mempromosikan hal-hal yang berbau politik baik terutama kegiatan politik pihak koalisi oknum-oknum tersebut. Pada masa-masa menjelang pemilu sekarang oligarki dalam dunia kepemilikan media di Indonesia kian marak terjadi. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap isi pemberitaan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat.  Informasi yang disampaikan terkadang sering memiliki banyak simpang siur, tidak aktual dan tidak berimbang sehingga dapat membuat audiensnya yaitu masyarakat mengalami kebingungan. Hal ini dikarenakan praktik oligarki media di Indonesia terbagi atas kedua belah pihak yang saling berselisih yaitu pihak pro pemerintah dan pihak kontra pemerintah.  

    Pihak pro pemerintah lebih sering memberitakan mengenai kinerja positif yang dilakukan pemerintah dan segala hal yang berbau kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, pihak yang kontra dengan pemerintah sering memberitakan kinerja yang buruk, kondisi negara yang tidak baik, dan sering mengkritisi pemerintah. Jika ditinjau dari sisi positif, hal tersebut tentunya dapat menjadi keseimbangan informasi yang berisi kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Akan tetapi kedua pihak tersebut baik pro maupun kontra pemerintah sudah ditunggangi dengan kepentingan politik yang ada. Pihak pro membuat seakan negara yang dikelola pemerintahan pihaknya merupakan negara yang memiliki citra yang baik. Pihak tersebut membuat informasi yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik kepada  kekuasaan yang ada dalam pemerintahan. Sedangkan, pihak kontra biasanya memberitakan informasi yang menjelek-jelekkan pemerintah agar kepercayaan publik kepada pemerintah turun. Namun, pihak kontra ini biasanya ditunggangi pihak pihak tertentu dengan tujuan utamanya yaitu menjatuhkan maupun menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa.

    Praktik oligarki pada konteks ini pada dasarnya memang dilatar belakangi pada kepentingan politik dan keuntungan dari segi ekonomi. Pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan melakukan oligarki pada media guna mencapai kepentingan politiknya. Media massa yang dikontrol dalam praktik oligarki sendiri juga mendapat keuntungan yang mereka dapatkan. Media sendiri tidak dapat bergantung pada keuntungan yang diambil dari iklan saja. Media melakukan hal tersebut guna mempertahankan media tersebut karena pemasukan pembiayaan media juga berpengaruh besar bagi sebagian orang. Media massa yang dikontrol oleh oligarki juga merupakan lapangan kerja bagi sejumlah orang dan bisa saja oligarki ini digunakan untuk modal untuk mengembangkan media tersebut untuk lebih baik kedepannya. Praktik oligarki memang sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tersebut. Namun, tidak dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan korban ketidak tahuan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Komnas HAM  sendiri berpendapat bahwa masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, oligarki juga dapat menggunakan media massa yang mereka kontrol untuk mengontrol dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat kritis terhadap kekuasaan mereka. Hal ini dapat membatasi kebebasan pers dan menghambat kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan berimbang.  

     Kesimpulan yang saya dapat adalah Oligarki memang hal yang tidak baik jika dilakukan dalam praktik politik. Akan tetapi, dilihat dari sudut pandang  yang lain, oligarki tidak semata-mata memiliki dampak negatif saja. Oligarki sangat besar pengaruhnya terhadap informasi yang disampaikan saat ini. Apalagi menjelang pesta demokrasi yaitu Pemilu 2024. Masyarakat dalam hal ini memang harus lebih selektif lagi dalam menelaah sebuah informasi yang disajikan oleh media pada era ini. Media dalam hal ini juga harus berhati-hati dalam mengolah informasi. Jika media melakukan penyebaran informasi yang tidak aktual, tidak berimbang dan hanya memberikan informasi mengenai kepentingan pihak mereka saja yang diatur oleh oligarki, Masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap media massa dan hal hal tersebut juga dapat berdampak negatif pada keseimbangan bangsa dan negara. Dikarenakan bila hal itu terjadi dapat disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk menyebarkan berita hoax yang dapat memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Tidak hanya itu, dampak lainnya adalah hal tersebut dapat memengaruhi pola pikir masyarakat yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan negara. Pemerintah juga harus memberikan solusi berupa memiliki sistem yang adil dan transparan yang memastikan persaingan yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa kekuatan dan pengaruh oligarki terbatas dan bahwa tidak ada kekuatan yang terlalu besar dalam perekonomian agar keutuhan dan keberlangsungan negara tidak terancam.